CIANJUR – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cianjur menggelar Dialog Pembangunan dengan tema Menata Cianjur Kita. Dialog tersebut dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Cianjur dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Asda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Budi Rahayu Toyib, Akademisi Dr. H. Herlan Firmansyah dan Chairman Edelweiss Healtcare Group Syauqi Robbani.
Dalam sambutan dan pengantar diskusinya Wakil Ketua DPRD Cianjur Lepi Ali Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKB DPRD Cianjur yang telah menginisiasi kegiatan dialog ilmiah ini.
Dalam pembukaannya pria yang akrab disapa Kang Lepi menyampaikan bahwa Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cianjur tidak hanya sebagai artikulator dalam mengagregasi kepentingan publik tetapi juga berperan sebagai laboratorium kajian dan pengembangan isu-isu strategis kebijakan daerah.
“PKB Cianjur berkomitmen mendukung segala kebijakan pemerintah daerah sepanjang kebijakan tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar pria yang juga Ketua DPC PKB Cianjur ini.
Pada kesempatan itu, Kang Lepi juga menguraikan masalah utama pembangunan Cianjur, yang perlu dijadikan fokus dan perhatian bersama kedepan. Yaitu: Rendahnya pendapatan masyarakat Cianjur.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 64,40 triliun, pendapatan per kapita masyarakat Cianjur tercatat hanya Rp 24,9 juta. Angka ini terpaut jauh dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai Rp 56 juta dan nasional yaitu Rp 78,6 juta atau USD 4.580. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah belum mampu menghasilkan nilai tambah yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” paparnya.
Masih kata Kang Lepi, masalah utama lainnya di Kabupaten Cianjur yakni belum optimalnya pembangunan SDM. Menurutnya, Kabupaten Cianjur menghadapi tantangan serius dalam pengembangan SDM. Rata-rata lama sekolah (RLS) hanya 7,33 tahun di bawah rata-rata provinsi yakni 8,87 tahun, dengan harapan lama sekolah (HLS) 12,04 tahun.
Angka partisipasi pendidikan juga menunjukkan kesenjangan: hanya 43,99 persen anak usia 3–6 tahun yang mengakses PAUD, dan pada jenjang usia 16–18 tahun, angka partisipasi murni hanya 83,83 persen.
Rendahnya kualitas pendidikan ini diperparah dengan angka harapan hidup 70,96 tahun, masih tertinggal dari Jawa Barat yakni 75,16 dan nasional 72,13.
“Capaian ini menegaskan pentingnya investasi serius di sektor pendidikan dan kesehatan untuk menggenjot daya saing daerah,” tegas Kang Lepi.
Masalah lainnya yakni tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Dimana tingkat kemiskinan di Cianjur mencapai 10,14 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat di angka 7,46 persen dan nasional diangka 8,57 persen, dengan 466.510 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
“Berdasarkan pendekatan Cost of Basic Needs dari BPS, garis kemiskinan nasional berada di Rp 585.292 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 penduduk Cianjur masih hidup dalam keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Kang Lepi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun masih berada di angka 5,99 persen, sementara struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja sektor informal, seperti pekerja bebas dan buruh tidak tetap.
“Dari total angkatan kerja 1,23 juta jiwa, sekitar 40 persen bekerja tanpa kepastian jaminan kerja atau penghasilan tetap,” imbuhnya.
Masalah lain yang dipaparkan yakni lemahnya daya saing daerah dan lemhanya kemandirian fiskal daerah.
Di tengah arus globalisasi dan kompetisi antarwilayah, Cianjur masih belum mampu menarik investasi asing secara signifikan. Penanaman Modal Asing (PMA) di Cianjur hanya tercatat sebesar 8 M, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem investasi di Cianjur belum kompetitif, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun efisiensi tata kelola.
“Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 4,81 triliun, hanya sekitar Rp 1,15 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selebihnya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,66 triliun. Hal Ini menunjukkan bahwa ketahanan fiskal Cianjur masih sangat rapuh. Padahal, belanja daerah mencapai Rp 4,918 triliun, yang idealnya diarahkan untuk program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” pungkasnya.(red)
