Pada 23 Juli 2025, PKB memasuki usia 27 tahun. Pada usia ini, PKB telah menunjukan kemampuannya untuk mengelola dinamika internal termasuk mengatasi berbagai gejolak yang menjurus pada “perpecahan” ditubuh partai. Secara eksternal, PKB menjadi kekuatan politik berlatar belakang Islam kebangsaan yang paling berpengaruh dan menentukan. Bahkan, dalam perjalan politik selama ini, PKB selalu hadir menjadi satu dari kekuatan yang menyokong Pemerintahan di setiap rezim. Terbaru, PKB menjadi bagian dari koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekalipun semula beda kubu. Pertanyaannya Apa dan bagaimana strategi Ketum PKB Muhaiman Iskandar hingga bisa meraih itu semua?
Posisi PKB yang selalu identik dengan membersamai pemerintahan, tidak lepas dari sikap politik Gus Muhaimin sebagai Nahkoda PKB selalu bersandar pada doktrin politik Sunni. Seperti dijelaskan Greg Fealy (1998) doktrin politik sunni yang menjadi prinsip-prinsip dasar pengambilan Keputusan ada tiga yaitu kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme. Meski demikian, pada momentum tertentu PKB memiliki pilihan tegas dan independent dalam menentukan sikapnya. Pada Pilpres 2024 misalnya, PKB memilih menempatkan kadernya sebagai Calon Wakil Presiden (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) daripada ikut menjadi makmum dalam koalisi lainnya. Sikap ini memberi dampak langsung bagi kebesaran partai, yakni kenaikan perolehan suara Pileg yang signifikan.
Terdapat sejumlah analisa politik yang bisa penulis sodorkan. Pertama, PKB kian nyata sebagai representasi kuat jembatan nasionalis dan Islamis di negeri. Hal ini terutama dari kehadiran sosok Cak Imin mendampingi Capres Anies R. Baswedan, Februari lalu. Kebersandingan mereka tak sebatas paslon, namun juga menujukkan kemampuan partai sebagai jembatan antara kelompok nasionalis dan Islamis. Dengan khazanah politik lengkap, maka PKB bisa berbicara nasionalisme tuntas, sekaligus sangat sangat menguasai berbicara Islam. Menjaga Indonesia tidak cukup hanya membesarkan kekuatan politik nasionalis atau Islamis saja, sebab di titik tertentu akan mengeras dan berpotensi menimbulkan benturan politik serius bagi bangsa. Hal ini selaras premis Arend Lijphart (1999), keberhasilan demokrasi di negara-negara yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya tergantung kemampuan aktor politik membangun konsensus dan representasi inklusif. PKB merupakan contoh partai yang memainkan peran konsosiasional ini, khususnya dalam menghubungkan kelompok nasionalis dan Islamis.
Kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai tokoh kunci dalam politik nasional mencerminkan bagaimana PKB berhasil memosisikan diri sebagai penjembatan antara dua ideologi besar. Langkah ini menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk mempertahankan demokrasi pluralis di Indonesia.
Kedua, masyarakat kian merasakan kesamaan cita-cita PKB dan NKRI. Yakni terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sejahtera lahir dan batin serta hadirnya bangsa yang bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. PKB dan NKRI kian selaras dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan keadilan sosial, menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Penelitian oleh Fealy dan Bush (2014) dalam Islam and Politics in Southeast Asia menyoroti bahwa NU dan PKB telah menjadi aktor kunci menghadapi radikalisme di Indonesia yang jelas selalu berupaya merusak ketertiban bersama. Sebagai partai yang mewakili tradisi Aswaja, PKB menekankan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan berbangsa. PKB hanya harus terus memperkuat posisinya sebagai partai Islam moderat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan.
Ketiga, kontribusi nyata PKB untuk NKRI dan rakyat Indonesia makin terang benderang, khususnya selama 20 tahun terakhir. Seperti berkontribusi merangkul keluarga korban PKI dengan mengusulkan pencabutan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI, menghapus Dwifungsi ABRI, memisahkan POLRI dari TNI, mengembalikan harkat dan martabat warga Papua dengan merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Berikutnya melegalkan Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia berikut dengan perayaan Imlek-nya, dessakralisasi Istana (istana untuk rakyat), menjadikan Hari Buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional, rekor mengurangi Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 9 Miliar Dollar US hanya dalam jangka waktu 1,9 tahun, meningkatkan kesejahteraan PNS, dengan menaikan gaji PNS 2 kali lipat atau sekitar 125%. Lalu, me-moratorium pengiriman TKI unskill ke Arab Saudi, mengadvokasi sejumlah TKI dari hukuman mati, inisiator utama konvensi internasional tentang ratifikasi hak-hak pekerja migran dan keluarganya, serta membangun ±2.100 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas untuk pesantren, gereja, dan komunitas masyarakat lain.
Partai sembilan bintang ini juga menjadi inisiator utama atas banyak regulasi yang menyejahterakan masyarakat, seperti UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengatur 20% dana pendidikan dari APBN dan BOS serta kewajiban sertifikasi guru, UU 24/2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melahirkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Semua pencapaian nomor tiga ini tak bisa lepas dari faktor keempat, yakni PKB yang mewarisi sejarah panjang NU (Nahdlatul ulama) menjaga NKRI. Diawali NU melalui KH. Wahid Hasyim (anggota tim 9 BPUPKI) menyelamatkan Indonesia dari perpecahan dengan menggaransi penghapusan 7 kata sila 1 Pancasila di Piagam Jakarta per 22 Juni 1945. Berikutnya, Kyai-Kyai NU dipimpin KH Hasyim Asyari mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad melawan Belanda yang isinya membela negara hukumnya sama wajibnya dengan membela agama (22 Oktober 1945), NU pasang badan untuk pemerintah dalam hal penerapan Azas Tunggal Pancasila di tengah ormas-ormas Islam lainnya menginginkan asas Islam untuk landasan organisasinya (1984), dan banyak lagi.
James MacGregor Burns (1978) menyatakan, pemimpin transformasional mampu menginspirasi perubahan besar dengan memobilisasi dukungan berbagai kelompok sosial. Kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam PKB dapat dianalisis melalui lensa ini, khususnya upayanya menjadikan PKB sebagai partai Islam moderat yang inklusif.
Langkah PKB menolak formalisasi syariat Islam dalam sistem pemerintahan adalah bukti nyata kepemimpinan transformasional yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan internal NU, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip kebangsaan. Sikap ini memperkuat posisi PKB sebagai partai yang relevan di tengah tantangan ideologis yang semakin kompleks. Singkatnya, secara praktis, kian banyak elemen faham bahwa dengan melibatkan/memilih/menyuarakan aspirasi melalui PKB, hingga tak lekang dengan dinamika politik apapun, sejatinya adalah manifestasi kredo ‘Membesarkan PKB = Menyelesaikan Setengah Urusan NKRI.’
Dengan basis dukungan ±90 juta jiwa yakni NU kultural, mayoritas berasal dari kelompok
ekonomi lemah (mustadz’afin), PKB jelas merepresentasikan sebagian besar rakyat
Indonesia. Isu utama bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan adalah persoalan konstituen partai kami. Jelaslah sudah, jika kita bersama bergandengan tangan menyelesaikan masalah konstituen PKB, berarti telah
turut menyelesaikan sebagian besar persoalan bangsa. Wallahul muwafiq. (**)
